Nilai UN 2014 Mempengaruhi Kelulusan SNMPTN

Nilai Ujian Nasional turut mempengaruhi kelulusan siswa dalam proses Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2014 menyusul keputusan pemerintah mengintegrasikan sistem pendidikan Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi pada tahun ini.

"Sebelumnya panitia hanya menjadikan kelulusan UN sebagai pertimbangan, artinya jika tidak lulus maka sistem secara otomatis akan mengunci dan dipastikan tidak akan lulus SNMPTN. Namun, mulai 2014 menjadikan UN sebagai acuan dengan menerapkan sistem pemeringkatan berdasarkan skor," kata Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya Anis Saggaf di Palembang, Senin.

Ia menerangkan, pemeringkatan itu akan menempatkan siswa secara berurutan dari nilai tertinggi hingga terendah. 

"Pada akhirnya siswa yang tidak lulus akan terpotong sendiri mengacu pada kuota masing-masing program studi," ujarnya.

Ia menerangkan, penerapan sistem baru dengan turut menjadikan nilai UN sebagai acuan ini bermaksud untuk semakin mendekatkan siswa dengan bidang ilmu yang disukai dan sesuai minat serta bakat.

Pemerintah mengharapkan metode ini akan menghindari "salah masuk jurusan" bagi mahasiswa baru.

"Sistem akan membuat suatu pembobotan, semisal jika memilih Fakultas Teknik maka nilai UN matematika akan lebih diperhitungkan. Setiap mata pelajaran memiliki skor tertentu dan setiap program studi memiliki penilaian yang berbeda-beda," ujarnya.

Selain memperhitungkan nilai UN, pada tahun ini juga memperhatikan mengenai akreditasi sekolah dan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik.

"Semua ada pembobotannya, misalnya juara nasional suatu cabang olahraga tentunya akan memiliki bobot yang tinggi ketika memilih jurusan Pendidikan Kesehatan dan Jasmani," katanya.

Panitia SNMPTN telah membuka pendaftaran secara resmi jalur nontulis atau lazim disebut SNMPTN sejak 6 Januari hingga 6 Maret 2014 dengan mengakses http://pdss.snmptn.ac.id.

Universitas Sriwijaya sendiri pada tahun ini memiliki kuota sebanyak 6.302 orang mahasiswa yang 50 persennya akan berasal dari jalur SNMPTN atau sekitar 3.151 orang.

Sementara, 30 persen lainnya akan ditempuh dengan jalur seleksi tertulis atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan 20 persen sisanya melalui Ujian Saringan Masuk (USM).

Prediksi UN 2014 Lebih Sulit dibanding Tahun Sebelumnya

Butir-butir soal ujian na­sio­nal (UN) 2014 diperkirakan bakal lebih su­lit dibandingkan dengan tahun ini. Sebab da­lam UN 2014, komposisi soal tidak hanya ber­ka­­tegori evaluatif saja. Tetapi juga disusup­kan soal berkategori prediktif yang sering di­pa­kai di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Ting­­g­i Negeri (SNMPTN).

Ketentuan baru itu merupakan bagian dari skenario mengawinkan antaran UN dengan SNMPTN. Sampai tadi malam, komposisi antara butir soal yang bersifat evaluatif dan prediktif masih digodok.

Melalui pertemuan segitiga antara Ke­men­terian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud), Majelis Rektor Perguruan Ting­gi Negeri Indonesia (MRPTNI), dan Badan Standarisasi Nasional Pendi­dikan (BSNP).

Ketua MRPTNI Idrus A. Paturussi mengatakan, dalam waktu dekat ke luar komposisi pembobotan butir-butir soal UN 2014.

Pria yang juga rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu menuturkan, selama ini pengawinan antara hasil UN dengan SNMPTN berjalan setengah-setengah. “Selama ini nilai UN tidak kami lihat. Yang kami lihat itu hanya siswa pelamar SNMPTN lulus UN atau tidak,” katanya.

Menurut Idrus wajar jika pihak PTN hanya menjadikan nilai UN sebagai syarat perlu saja untuk penerimaan calon mahasiswa baru. Sebab mere­ka mendapatkan salinan pe­ngu­muman UN hasil dari peni­laian BSNP yakni H-3 pe­ngu­mu­man resmi UN. Dia menu­tur­kan waktu itu mepet jika di­pakai untuk memeringkat siswa pelamar PTN berdasar­kan nilai UN.

Nah untuk tahun ini Idrus me­­ngatakan pengawinan anta­ra nilai UN dengan SNMPTN di­­­jalankan secara penuh. “Ke­pu­­­tusan ini sesuai arahan Men­­dikbud,” paparnya.

Dengan sistem baru itu, nilai UN benar-benar memiliki bo­­bot se­bagai pertimbangan ke­­lulusan SNMPTN mulai ta­hun depan. Se­lama ini pem­bo­bo­­tan peneri­maan SNMPTN ha­­nya ber­da­sarkan nilai rapor saja.

Idrus menuturkan skena­rio pembobotan nilai UN da­lam SNMPTN dilakukan mulai dari pembuatan butir-butir soal ujian. Dia mengatakan selama ini materi soal UN se­luruhnya bersifat evaluatif. Tu­juannya adalah untuk me­nge­valuasi hasil belajar siswa selama duduk di bangku SMA.

“Tetapi untuk masuk PTN diujikan materi soal bersifat prediktif. Jadi selama ini tidak bisa nyambung antara UN dengan SNMPTN,” katanya. Supaya bisa nyambung, Idrus me­ngatakan akan menyisip­kan soal kategori prediktif dalam paket materi UN.

Dengan sistem baru itu, di­per­­kirakan materi UN tahun de­pan lebih sulit dibandingkan ta­hun ini. Sebab sejumlah soal ujian dibuat untuk tujuan me­me­­­takan kemampuan aka­de­mik siswa, apakah mampu ku­liah.

Idrus menegaskan kompo­sisi persentase antara soal ujian yang bersifat evaluatif dan prediktif sampai saat ini be­lum ditetapkan.

Idrus juga berharap tahun depan MRPTNI atau panitia SNMPTN bisa mendapatkan rekapitulasi hasil penilaian UN dari BSNP lebih cepat. “Se­hing­ga ada waktu untuk me-rangking kelulusan SNMPTN ber­dasarkan nilai rapor dan nilai UN,” tandasnya.

Pelaksanaan Ujian Nasio­nal (UN) tahun 2014 akan mu­lai dilaksanakan pada 14 April 2014. UN akan dilaksanakan usai pemilihan umum (pe­milu).

Gratis Daftar

Sementara itu, Kemen­dik­bud menegaskan SNMPTN 2014 tidak dipungut biaya, se­perti tahun 2013. Mendik­bud Mo­hammad Nuh mengatakan, pe­­me­rintah ingin mem­fasi­li­ta­si agar para lulusan SMA/SMK mu­dah melanjutkan pen­didi­kan ke jenjang lebih tinggi de­ngan membuka kesempatan sa­ma dalam proses pen­daf­ta­ran masuk PTN.

“Urusan diterima dan tidak di­terima itu ada aspek yang lain. Paling tidak kita harus mem­­buka kesempatan sama. Prin­sip kesamaan dalam ke­sem­patan yang sama harus kita pegang,” Nuh akhir pekan ke­marin.

Menurutnya, setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK men­capai 2 juta orang. Untuk pa­ra lulusan itu, pemerintah me­­nanggung semua pem­bia­ya­an terkait pen­daftaran PTN me­lalui jalur SNMPTN. “Kaya mis­kin semua sama. Punya ke­sempatan yang sama,” ka­tanya.

SNMPTN merupakan se­leksi non-tertulis dalam pola pe­nerimaan mahasiswa baru PTN. Seleksi dilakukan berda­sar­kan prestasi akademik sis­wa berupa nilai rapor, hasil UN dan prestasi lain.

Data-data yang diperlukan dalam pendaftaran SNMPTN dimasukkan sekolah secara online melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) mulai Januari 2014.

PDSS merupakan basis da­ta yang berisikan rekam je­jak sekolah dan prestasi aka­demik siswa. SNMPTN 2014 akan diikuti siswa lulusan SMA/SMK dari 14 ribu sekolah selu­ruh tanah air. Mereka bersaing memperebutkan kursi di 63 PTN dengan total daya tam­pung 150 ribu.

Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan jum­lah tersebut masih akan di­tambah lagi kuota Bidikmisi se­banyak 60 ribu kursi sehing­ga total daya tampung PTN sekitar 210 ribu. Tahun 2014, SNMPTN memiliki kuota mi­ni­mal 50 % dari total kuota daya tampung setiap PTN atau program studi.

Sama seperti tahun sebe­lum­nya, SNMPTN 2014 juga mem­berikan kesempatan khu­sus kepada calon mahasiswa berprestasi dari keluarga ku­rang mampu melalui program bidikmisi, serta calon mahasis­wa dari daerah 3T (terluar, ter­depan, tertinggal).

Sementara pada pelak­sanaan tes tulis seleksi ber­sama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN), ada peram­pingan jumlah mata ujian atau tes yang berdampak pada hari pelaksanaan.

Mata ujian atau tes bidang studi dasar dan bidang studi po­tensi akademik akan disatu­kan, akibatnya ujian masuk hanya satu hari. Sementara tahun-tahun sebelumnya di­lak­sanakan dua hari.

Kualitas Lembar Kertas Jawaban UN Tahun 2014 Ditingkatkan

Proses pengadaan barang/jasa pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan ujian nasional (UN) 2014 sudah dimulai. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Furqon, mengatakan pengadaan bahan UN merupakan hal yang sangat krusial karena menentukan kelancaran UN, termasuk kualitas lembar jawaban dan soal UN.

Furqon menjelaskan, Kemdikbud berusaha memperbaiki kualitas penyelenggaraan UN, salah satunya dengan meningkatkan kualitas lembar jawaban dan soal UN. Berat lembar jawaban UN (LJU) disepakati menjadi 100 gsm (gram per square meter). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tipisnya lembar jawaban sehingga mudah sobek saat dihapus. Sedangkan berat kertas untuk naskah/soal UN adalah 80 gsm.

“Alhamdulillah tahun ini dari segi anggaran sudah clear, tidak ada persoalan. DIPA sudah turun Desember lalu,” ujar Furqon saat memberikan pengarahan kepada panitia pengadaan UN dari daerah, di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, (22/1/2014).

Dalam arahannya, Furqon juga mengingatkan, ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait penyelenggaraan UN. Pertama, ketepatan waktu dalam mencetak soal dan lembar jawaban UN. Kedua, mutu cetakan yang ditingkatkan untuk mengantisipasi tidak terbacanya soal. Ketiga, kecermatan dalam memasukkan lembar soal ke dalam amplop mata pelajaran yang diujikan. Hal ini penting supaya tidak terjadi tertukarnya soal atau perbedaan barcode antara soal dengan lembar jawaban. “Sehingga mekanisme tata kelola di percetakan juga menjadi bagian dari persyaratan dokumen lelang,” ujarnya.

 Furqon mengatakan, semua soal dan lembar jawaban UN harus sudah selesai dicetak pada minggu ke-3 Maret 2014. Tahun ini percetakan soal dan lembar jawaban UN tidak lagi dilakukan terpusat, melainkan dibagi menjadi delapan regional. Regional I (Sumut, NAD, Riau, Kepri, Sumbar), Regional II (Sumsel, Babel, Lampung, Bengkulu), Regional III (DKI Jakarta, Banten, Jambi, Kalbar, Kalteng, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku), Regional IV (Jawa Barat), Regional V (Jateng, DIY), Regional VI (Jatim, Kalsel, Kaltim, Kaltara), Regional VII (Bali, NTB, NTT), dan Regional VIII (Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulut, Sulteng, Gorontalo).

JATIM Raih Tingkat Pertama dengan Tingkat Kelulusan Tertinggi

Surabaya (ANTARA News) - Sepuluh dari 38 daerah (kabupaten/kota) di Jawa Timur dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA/MA/SMK 100 persen, bahkan Jatim juga menjadi provinsi dengan peringkat pertama tingkat kelulusan UN yang tertinggi se-Indonesia.

"Walaupun UN 2013 memiliki 20 jenis paket soal UN, tapi tingkat kelulusan di Jatim mencapai 99,9 persen untuk SMA/MA dan 99,77 persen untuk SMK, bahkan ada sepuluh daerah yang lulus 100 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr H Harun MSi di Surabaya, Kamis.

Ia menjelaskan sepuluh daerah dengan tingkat kelulusan 100 persen adalah Lamongan, Batu, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Banyuwangi.

"Secara keseluruhan, peserta UN 2013 di Jatim mencapai 220.740 siswa SMA dan MA dengan 154 siswa yang tidak lulus, sehingga tingkat kelulusan rata-rata mencapai 99,93 persen dan siswa tidak lulus hanya 0,070 persen," katanya.

Untuk UN tingkat SMK di Jatim tercatat 176.633 peserta dengan 408 peserta yang tidak lulus, sehingga tingkat kelulusan mencapai 99,77 persen dan siswa tidak lulus mencapai 0,23 persen.

Di sela-sela pertemuan dengan kepala dinas pendidikan se-Jatim tentang pengumuman tingkat kelulusan UN 2013 untuk SMA/MA/SMK, ia menjelaskan daerah lain juga hanya memiliki 3-24 siswa yang tidak lulus.

"Itu pun belum tentu dia ikut ujian dan tidak lulus, karena mungkin saja namanya sudah tercatat sebagai peserta UN, tapi dia pindah sekolah, menikah, sakit, dan alasan lainnya, sehingga ada yang ikut UN di tempat lain atau ikut Kejar Paket," katanya.

Menurut dia, sukses Jatim itu karena sinergi yang baik antara Disdik Jatim, Kemenag Jatim, Polda Jatim, dan para rektor di Jatim yang menjadi pengawas.

"Kami bangga, karena sinergi berjalan baik, termasuk peran percetakan di Jatim yang baik juga mendukung keberhasilan itu, sebab kalau kacau tentu akan berpengaruh," katanya.


Nilai UN Tertinggi

Dalam kesempatan itu, Kadisdik Jatim Harun menjelaskan peraih nilai UN tertinggi untuk SMA (Bahasa) adalah Nuril Huda (SMAN II Genteng, Banyuwangi) dengan 56,20, Abdullah Maftukh (SMAN I Manyar, Gresik) dengan nilai 56,10, dan Andriyanti Dwi Putri (SMAN I Bangil, Pasurun) dengan nilai 55,65.

Untuk SMA (IPA) adalah Alvinura Fajrin (SMAN Mojoagung, Jombang) dengan nilai 58,15, Dzaky Ramadhan (SMAN I Sidoarjo) dengan nilai 58,10, dan M Thohirin Ramadhani (SMAN I Sooko, Mojokerto) dengan nilai 58,10.

Sementara itu, untuk SMA (IPS) adalah Kevin Gozali (SMA Ciputra Surabaya) dengan nilai 56,05, M Efril Maulana (SMAN III Malang) dengan nilai 55,90, dan Achmad Duwi Effendi (SMAN I Kedamean, Gresik) dengan nilai 55,50.

Peraih nilai UN tertinggi untuk MA (Bahasa) adalah Nurina Mahfudhoh (MAN II Kediri) dengan nilai 53,95, Eni Dwi Lestari (MAN Tlogo, Blitar) dengan nilai 53,65, dan Puji Linda Sari (MAN I Gresik) dengan nilai 53,60.

Untuk MA (IPA) adalah M Zainur Rohman (MA Matholi`ul Anwar, Lamongan) dengan nilai 57,00, Teguh Ari Wibowo (MA Abu Darrin, Bojonegoro) dengan nilai 56,85, dan M Masrur Hamidi (MA Unggulan Amantul Ummah Surabaya) dengan nilai 56,80.

Sementara untuk MA (IPS) adalah Alif Kholifah (MA Nurul Huda, Suci, Lamongan) dengan nilai 55,40, M Hadiy As Sada`iiy (MAN Sidoarjo) dengan nilai 55,10, dan M Faishol Amrulloh (MA Ittaqu Surabaya) dengan nilai 54,90.


Untuk MA (Agama) adalah Novi Octavia (MA Tarbiyatul Tholabah, Lamongan) dengan nilai 55,35, Mahmiatun Nabila (MAN III Malang) dengan nilai 55,30, dan Himatul Mukarromah (MA Tarbiyatul Tholabah, Lamongan) dengan nilai 55,30).

Peraih nilai UN tertinggi untuk SMK adalah Achmad Syafi`i (SMKN I Tuban) dengan nilai 38,20, Ardi Pranata (SMK NU I Karanggeneng, Lamongan) dengan nilai 38,20, dan Elly Fatmawati (SMKN VIII Malang) dengan nilai 38,10.

Lain halnya dengan sekolah peraih nilai UN tertinggi adalah SMAN I Manyar, Gresik (SMA Bahasa), SMA dr Mustain Romly, Lamongan (SMA IPA), SMAN III Lamongan (SMA IPS), MA Tarbiyatut Tholabah, Lamongan (MA Bahasa), MA Ihyaul Ulum, Canga`an, Gresik (MA IPA), MA Miftahul Jinan, Deket, Lamongan (MA IPS), dan MA Tarbiyatut Tholabah, Lamongan (MA Agama).

Sumber : Antaranews.com

BNSP Pastikan Evaluasi Kegagalan Unas Serempak

JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) membantah isu yang menyebut Ujian Nasional (Unas) SMP di Kalimantan Timur dan Banten bakal ditunda. Anggota BNSP, Djemari Mardapi, menyatakan bahwa distribusi naskah soal untuk kedua provinsi sejauh ini berjalan lancar. 

"Distribusi ke Kaltim melalui udara, sedangkan Banten lewat darat," jelas Djemari di Jakarta, Sabtu (20/4).

Anggota BNSP lainnya, Teuku Ramli Zakaria, berharap kejadian tahun ini menjadi pelajaran untuk membangun sistem yang lebih baik. Yakni, sistem yang tidak diubah-ubah lagi. Dia yakin, jika sistem tersebut sudah paten, tidak ada masalah seperti ini.

Dulu ada ujian negara, lantas diubah menjadi ujian sekolah sebelum statusnya berubah menjadi ebtanas (evaluasi belajar tahap nasional). Ujian nasional sebagai pengganti ebtanas juga tak berumur lama karena kembali ke ujian sekolah. "Sekarang unas diadakan lagi. Bolak-balik seperti itu sehingga sistem tidak bisa berkembang," tuturnya.

Dia memastikan, BNSP dan Kemendikbud akan mengevaluasi kegagalan pelaksanaan Unas secara serempak. Namun, dia tidak sepakat jika unas dihapus. Sebab, pola itu merupakan sebuah standar atau tingkat kompetensi sebelum lulus.

Di bagian lain, Mendikbud Mohammad Nuh terus memantau produksi dan distribusi naskah soal unas SMP di percetakan PT Ghalia di Bogor, Jawa Barat. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad menegaskan, unas SMP tidak akan ditunda. Hal itu untuk menjawab isu yang beredar di masyarakat. "Itu bohong. Sampai saat ini Kemendikbud belum mengoreksi lagi jadwal unas SMP," tandasnya. 

PDIP Minta HASIL UN di Batalkan

JAKARTA – Anggota Dewan Perakilan Rakyat RI  dari PDIP Dedi Gumelar ikut berang dengan carut marutnya  pelaksanaan ujian nasional (UN). Politisi Senayan itu meminta hasil ujian atau penilaian hasil UN itu dibatalkan.

”Kenapa dibatalkan? Sebab kan sudah jelas pelaksanaan UN di berbagai tempat di Indonesia itu tidak bersamaan.  Siapa yang bisa menjamin dengan pelaksanaan UN yang tidak serentak, tidak ada kebocoran" Kami pun menyangsikan kualitas hasil UN itu sendiri,” papar anggota Komisi X ini.
    
Terkait usulan pembantalan itu, Dedi memastikan pihaknya akan meminta dilakukan konsensus nasional untuk membatalkan hasil UN itu, begitu masa reses DPR RI selesai. ”Pasti akan saya sampaikan dalam rapat kerja DPR. Terus terang, sangat tidak adil ada peserta UN yang hanya mendapat foto copy soal, ada yang pelaksanaannya menyusul.  Belum lagi laporan yang kami terima terkait kebocoran soal-soal UN maupun jawabannya itu,” urai Dedi yang biasa dipanggil Mi’ing ini.

Terkait konsensus nasional, Dedi mengatakan, bisa mengacu putusan pengadilan 2007 lalu yang  memutuskan agar UN tidak dilaksanakan, sampai pemerintah mampu meningkatkan kualitas guru, pemenuhan sarana, dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia. Pembatalan itu kemudian dikuatkan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah itu.

Menurutnya, carut marutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan amar putusan MA dan kembali ke UU.  ”Yang jelas, sesuai  amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat usulan saya terkait pembatalan UN ini,” tegas Dedi.

Terkait permintaan banyak pihak yang meminta Menteri Pendidikan M.Nuh untuk mundur, Dedi pun setuju. ”Artinya,  pemerintah tidak bisa sekadar meminta maaf. Menteri Pendidikan M.Nuh seharusnya bertanggung jawab. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab moralnya yang bersangkutan,  sebaiknya mundur sebagai menteri adalah cara terbaik,” tegasnya. 

Baru Setengah Naskah UN Terkirim

JAKARTA - Ujian nasional (Unas) SMP digelar besok. Menurut jadwal, ujian dilaksanakan empat hari, mulai Senin (22/4) sampai Kamis (25/4). 

Namun hingga H-2, persiapan pelaksanaan unas SMP belum benar-benar rampung. Distribusi soal untuk sebelas provinsi masih terus berjalan dan dikhawatirkan mengganggu agenda unas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui belum berhasil mendistribusikan seluruh soal. Di Provinsi Bangka Belitung (Babel), misalnya, hingga kemarin baru naskah tiga mata pelajaran yang diterima. Yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sedangkan naskah soal IPA belum datang. 

Ujian untuk mata pelajaran IPA digelar pada hari terakhir, Kamis. Artinya, masih ada waktu pendistribusian jika soal tersebut datang dalam dua atau tiga hari ke depan. Sementara itu, naskah soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika sudah didistribusikan sampai tingkat kabupaten/kota.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Pangkalpinang Ubaidi mengatakan, selain naskah soal unas untuk SMP formal, naskah untuk SMPLB juga belum diterima. "Kami belum mendapatkan kejelasan dari pihak percetakan kapan akan datang," kata Ubaidi kepada Babel Pos (JPNN Group), Sabtu (20/4).

Untuk naskah soal yang telah diterima pun, masih ada yang kurang. Guna mengatasi hal tersebut, Dispendik Kota Pangkalpinang berencana memfotokopi naskah soal. 

"Akan diantisipasi dengan meminta dari sekolah lain atau difotokopi," ujar Ubaidi. "Kami hanya bisa menunggu. Semoga soal datang sebelum pelaksanaan unas," harapnya. 

Kondisi serupa terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hingga kemarin baru naskah soal bahasa Indonesia yang tiba di Palu. Naskah tersebut diangkut pesawat Hercules milik TNI-AU, berjumlah 225 dus dengan berat 3,9 ton. 

"Hasil koordinasi dari pusat, katanya hari ini (kemarin, Red) naskah soal yang datang dua mata pelajaran. Namun, setelah kami lakukan sortir, yang ada hanya satu mata pelajaran, yakni bahasa Indonesia," terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Abubakar Alamahdali di Bandara Mutiara, Palu. 

"Kami masih menunggu kedatangan naskah soal lainnya, yang belum diketahui jelas kapan datangnya," sambung dia.

UN 2 SMK Ditunda karena Soal Nyasar di Bali

BAUBAU - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini memang sangat kacau. Jadwal ujian semrawut. Pelaksanaan UN yang amburadul ini juga dirasakan SMKN 1 Baubau dan SMKN 2 Baubau, Sulawesi Tenggara. 

Hari pertama, mereka ikut ujian sesuai dengan jadwal nasional. Hari kedua, ujian terpaksa ditunda lagi dengan alasan, naskah UN tidak ada.
    
Ternyata, naskah UN hari kedua dan ketiga untuk kedua SMK itu dikabarkan nyasar di Bali. Siswa pun terpaksa dipulangkan lebih awal dan masih menunggu informasi lebih lanjut. Kepala SMKN 1 Baubau, La Haris, MM menjelaskan, siswanya terpaksa pulang lebih awal karena tidak ada soal UN pada hari kedua tidak ada. Naskah UN yang diterima pihak sekolah pada saat pendistribusian hanya mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama.
    
"Masalah ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Diknas dan pengawas independen. Informasi yang kami peroleh, sebagian naskah soal SMKN 1 Baubau masih tertinggal di Bali," ungkap La Haris. 

Ia menambahkan, berdasarkan petunjuk dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau, pelaksanaan UN di SMKN 1 Baubau akan ditunda sampai pihak sekolah bisa mendapatkan soal pengganti. Solusi lain yang akan ditempuh adalah menggandakan soal UN SMK di Kota Kendari yang memiliki jurusan yang sama.
    
"Di Kota Baubau ada beberapa sekolah kejuruan tapi memiliki perbedaan pada pengelompokan jurusan, ada jurusan teknik, perkantoran dan ada jurusan kepariwisataan. Dan soal pada masing-masing jurusan ini sudah pasti berbeda-beda pula," jelasnya. 

Ia pun bingung dan belum mengetahui pasti kapan siswanya akan kembali melaksanakan UN. Namun Dinas Diknas masih berupaya mencari soal. "Penundaan UN ini sudah pasti akan menghalangi proses belajar mengajar pada siswa kelas I dan II karena jika demikian sudah pasti libur sekolah akan diperpanjang lagi," tambahnya.

Terpisah, Kepala SMKN 2 Baubau, La Safini SPd menjelaskan, proses pelaksanaan UN dihari kedua sempat berjalan lancar. Namun saat naskah soal UN dibagikan kepada para siswa, ternyata isi soal tersebut tidak sesuai dengan kelompok jurusan di sekolah tersebut.
    
"Harusnya yang diujikan oleh siswa di SMKN 2 mata pelajaran matemateka teknologi dan industri, tapi soal yang kami terima ternyata matemateka pariwisata. Jadi tidak sesuai dengan soal ujian untuk sekolah kami yang fokus pada jurusan teknologi dan industri," tuturnya.
    


Awalnya pihak sekolah menduga, naskah ujian tersebut tertukar dengan SMKN 3 Baubau yang fokus pada jurusan pariwisata dan seni. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata di sekolah tersebut tidak ada masalah dengan naskah soal yang diujikan dan naskah soal yang diterima sudah sesuai. "Soal tersebut sudah ditarik dan dimasukan ke sampul awal berdasarkan petunjuk dinas. Selanjutnya kami diminta untuk berkordinasi dengan pengawas dan pengamanan untuk membawa kembali soal tersebut ke Polres Baubau dan dibuatkan berita acara," tuturnya.

Bisa Jadi UN SMP Juga Sempat Tertunda

JAKARTA – Kacaunya pelaksanaan ujian nasional (unas) SMA bisa jadi merembet ke level SMP yang dimulai Senin lusa (22/4). Penyebabnya sama, distribusi naskah ujian tersendat, sehingga pelaksanaan unas tidak serentak. Nah, hingga kemarin distribusi naskah unas SMP belum rampung. 

’’Saya masih terus memantau di Halim (Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Red),’’ kata Khairil Anwar Notodiputro, kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang) Kemendikbud.

Kemarin panitia mengirimkan 30 ton naskah ujian ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Bali. Naskah yang dikirim tersebut baru untuk ujian hari pertama dan sebagian lagi untuk hari kedua. Padahal, unas SMP berlangsung selama empat hari (22–25 April).

Hari ini naskah unas SMP yang akan dikirim mencapai 43,8 ton. Khairil berharap distribusi berjalan lancar dengan sisa waktu yang ada. Kemendikbud berusaha melaksanakan unas SMP secara serentak. ’’Kami juga meminta dukungan serta doa dari masyarakat,’’ ujarnya.

Dia mengungkapkan, pengiriman naskah ujian SMP itu dikhususkan untuk 11 provinsi yang bermasalah, sedangkan 22 provinsi lainnya sudah beres. Naskah sudah berada di tingkat rayon dan bisa diambil sekolah pelaksana ujian pada Senin pagi (22/4).

Terkait dengan tudingan tender pencetakan naskah soal unas yang bermasalah, Khairil menyatakan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur. Dia bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sementara itu, Mendikbud menjadi pengguna anggaran (PA). Lelang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Antara lain, diumumkan melalui website LPSE Kemendikbud. ’’Pendaftaran juga melalui online,’’ katanya.

Khairil menegaskan, urusan tender unas itu bukan sebatas evaluasi dokumen. Tim juga melakukan visiting di percetakan-percetakan yang lolos evaluasi administrasi. Termasuk, ke PT Ghalia Printing Indonesia, percetakan yang bermasalah.

Menurut dia, tim visiting memutuskan Ghalia sudah sesuai spesifikasi. ’’Jika akhirnya mereka beralasan lokasi terbatas sehingga pengepakan naskah kacau, itu kesalahan manajemen mereka, bukan kesalahan tim visiting,’’ ujar Khairil.

Kemendikbud akan menjatuhkan sanksi setelah menerima hasil investigasi internal yang dipimpin Irjen Kemendikbud Haryono Umar. Apa pun hasil investigasi tersebut, Khairil menegaskan siap bertanggung jawab.

’’Saya sadar, duduk sebagai pejabat itu beserta dengan risikonya (dicopot, red) dan harus berani menanggung,’’ tegasnya. 

Ini Buktinya Soal 20 Kode pun Tetap BOCOR

Kunci Jawaban UN 20 Paket Soal

Memperhatikan kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa SMA di Surabaya membuat saya geleng-geleng kepala. Betapa tidak, kunci jawaban tersebut nampak dipersiapkan sangat profesional. Jauh dari kesan palsu atau sekedar ulah orang iseng seperti salah satu komentar yang ditulis atas catatan saya di Kompasiana sebelumnya:Kecurangan Ujian Nasional Itu Nyata

Sebelum ini kita disuguhi berbagai pernyataan Mendikbud M. Nuh yang menjelaskan bahwa UN tahun ini dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan bocor sangat kecil. Soal-soal UN dibuat dalam 20 paket, sehingga di dalam satu ruangan masing-masing siswa akan mengerjakan soal yang berbeda, sehingga kecurangan contekan juga hampir mustahil. Bahkan meski UN tertunda di 11 propinsi, Mendikbud mengklaim soal UN tidak akan bocor (Suara Pembaruan, 15 April 2013). Soal UN bocor akan mudah dilacak, karena memiliki barcode (Antara, 31 Maret 2013).

Semua retorika Mendikbud bisa sejenak menenangkan kita yang menginginkan UN berlangsung jujur dan kredibel. Tapi ketenangan itu mendadak buyar ketika guru-guru di berbagai daerah melaporan kecurangan UN dengan berbagai modusnya. Benarkah UN masih bisa bocor? Bukankah naskah soal dilengkapi barcode sehingga siswa yang curang pasti sulit mengenalinya?

Saya sendiri awalnya menyangsikan bagaimana soal UN bisa bocor setelah 2 pengamanan yang dibuat (barcode dan paket sebanyak 20 soal) diterapkan dalam UN tahun ini. Ternyata, di mana-mana maling selangkah lebih lihai ketimbang polisi…Dan itu nyata terlihat dalam kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa.

Bagaimana Cara Mengenali Barcode?

Sebelum mengerjakan, siswa harus lebih dulu mencocokkan apakah kunci jawaban yang dipegang sudah sesuai dengan soal yang dikerjakan. Dan jika melihat barcode tentu sulit. Maka cara yang dipakai adalah dengan tidak mempedulikan barcode tersebut, melainkan memakai trik lain. Dari berbagai bentuk kunci jawaban yang beredar, setidaknya ada 2 cara mengenali soal tanpa melihat barcode, yaitu:

(1) Mencocokkan redaksi awal 2 contoh soal

Ini bisa dilihat pada kunci jawaban pada gambar di atas. Misalnya, tertulis: BIG 1. Soal 16. Nadia will… Soal No. 20. Rafael Nadal… Siswa tinggal mencocokkan apakah di soal tersebut untuk soal no 16 diawali dengan redaksi “Nadia will…” dan pada soal nomor 20 diawali dengan kalimat “Rafael Nadal…”. Jika iya, maka berarti kunci jawaban sudah cocok dengan soal. Siswa tinggal menyalin saja kunci jawaban yang tertera di situ. Kalau belum cocok, ya cari saja pada kunci jawaban lainnya, kan siswa memegang kunci jawaban untuk semua paket soal.

(2) Memperhatikan kode yang tertulis di pinggir sampul soal

Coba perhatikan kunci jawaban UN mapel Kimia yang beredar di SMA di Palembang di bawah ini.

Kunci jawaban dengan kode angka di pinggir sampul soal

Di bagian atas tertulis kode SA** (2 angka sengaja disamarkan), ternyata itu adalah kode yang sama persis dengan yang tertera di sampul soal. Semua soal yang ada menggunakan kode diawali SA, misalnya SA73, SA70, dan seterusnya. Siswa yang curang pasti sudah di-briefing untuk mencocokkan kunci jawabannya dengan soal yang sedang dikerjakannya.

Apakah pembuat soal kecolongan sehingga kode yang ditulisnya di sampul justru dimanfaatkan oleh mereka yang curang untuk mengenali naskah soal? Saya tidak tahu. Kemdikbud tentu lebih mengerti masalah ini.

Apakah kunci jawaban ini asli? Jangan-jangan buatan orang iseng yang asal menebak-nebak sembari mendapatkan keuntungan dari penjualan kunci jawaban? Ya, kalau ini palsu, siswa pasti sudah berontak, sebab mereka mendapatkannya tidak gratis alias harus merogoh kantong Rp 50-100 ribu.

Kunci jawaban ini sungguh asli. Hal ini mudah dideteksi dari 2 butir soal yang dituliskan sebagai pengenal atau tulisan di kode sampulnya. Si pembocor pastilah orang yang amat sangat “hebat”, sebab mereka bisa mengakses semua soal. Langsung 20 paket soal sekaligus.

Masihkah Mendikbud terus beretorika bahwa tidak ada kebocoran UN? Bukti apa lagi yang ditunggu agar pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa UN memang tidak valid karena pelaksanaannya penuh kecurangan?

Saatnya Reposisi UN. Sekarang Juga!

Tahun ini, meski Kemdikbud sudah berinovasi dengan barcode dan 20 paket soal, ternyata bocor juga. Saya sampai pada kesimpulan, mau dibuat paket lebih banyak lagi, UN tetap akan bocor, bocor, curang, dan curang… Semua ini karena siswa tidak memiliki pilihan lain, kecuali harus dapat nilai bagus agar bisa lulus sekolah. Nilai UN jeblok alamat siswa gagal lulus.

Sudah saatnya Kemdikbud mengembalikan fungsi UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan, melainkan hanya sebagai alat pemetaan mutu pendidikan. Urusan lulus nggak lulus biar menjadi domain guru dan sekolah. Karena nggak menentukan kelulusan, insya Alloh siswa nggak akan ngoyo mencari bocoran dan berbuat curang, toh berapapun nilai UN, kelulusan ditentukan sekolahnya.

Jadi, saran untuk Mendikbud, stop UN yang penuh rekayasa ini. Tahun depan, tak perlu lagi ada UN. Atau, jika pun UN dipertahankan, ubah fungsinya hanya untuk pemetaan mutu pendidikan saja.

sumber : edukasi.kompasiana.com

Wakil Ketua DPD : SBY Harus Berani Pecat Mendikbud

JAKARTA - Wakil Ketua DPD, Laode Ida menerangkan tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan kesalahan fatal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh.

Menurut Ida, Nuh tidak bisa melempar tanggungjawab kepada orang lain. Pasalnya penundaan itu telah merusak situasi psikologis siswa. Menteri pun tidak bisa hanya sekedar minta maaf.

"Dia (mendikbud) harus membayar kompensasinya untuk menebus kesalahan fatalnya itu. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) adalah memecat menteri. Saya sudah menyampaikannya ke SBY," ujar Laode saat dihubungi wartawan, Kamis (18/4).

Lebih lanjut dia berpendapat seharusnya di era yang sudah maju seperti saat ini, tertundanya UN tidak perlu terjadi lagi. Selain itu menurutnya, ada indikasi korupsi dan kolusi di dalam proses pengadaan tender soal UN. 

Namun demikian calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional itu berharap tidak ada mafia yang bermain dalam proyek tersebut.

Legislator asal Sulawesi Tenggara itu lantas menyayangkan pencetakan soal UN dilakukan secara sentralistik. Sebab daerah pun sudah memiliki teknologi untuk melakukan pencetakan

Jokowi Tolak Ujian Nasional Dihapus

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak setuju apabila ujian nasional (UN) dijadikan penentu kelulusan siswa. Jokowi mengklaim pernyataanya itu sejalan dengan apa yang dirasakan oleh para siswa.

"Saya hanya menyampaikan, ini suara yang ada di anak-anak itu, seperti itu. Ini kan hanya melihat dari tahun ke tahun suaranya itu sama," kata Jokowi usai menghadiri acara dialog dengan siswa SMA 6 dan SMA 70 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4).

Namun, sambung Jokowi, bukan berarti dirinya ingin UN dihapuskan. Menurutnya, hasil UN masih berguna sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

"Untuk melihat level daerah mana yang perlu disuntik dan daerah mana yang perlu dibenahi, saya kira itu memang diperlukan," ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Jokowi mengusulkan agar dibuat sistem penilaian secara berkala untuk menentukan kelulusan siswa. Menurutnya, sistem seperti ini lebih adil dibandingkan sistem UN.

"Mestinya penilaian itu kan ada proses, dilihat prosesnya dari waktu ke waktu. Jangan hanya dalam waktu empat hari ditentukan," tandasnya.

Ketua Umum PGRI Mengatakan TIADAKAN UN!!!

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo mengaku prihatin atas kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA/MA/SMK, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional sejak Senin kemarin.

Ragam permasalahan UN terjadi di mana-mana. Bahkan sehari sebelum hari H pelaksanaan UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh resmi mengumumkan penundaan UN di 11 provinsi yang berada di zona Indonesia Tengah. Artinya, ini pertama kali UN tidak dilakukan serentak sejak Indonesia merdeka.

Lalu bagaimana PB PGRI memandang sekelumit persoalan UN yang pertama kali terjadi di Indonesia ini? Berikut penuturan Ketum PB PGRI Suslistyo melihat persoalan UN, sekaligus pernyataan sikapnya di Jakarta, Selasa (16/4):

Belum selesai pro-kontra tentang Kurikulum 2013, kini dunia pendidikan di tanah air dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan terkait penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013.

Sejak pertama diselenggarakan tahun 2004 UN telah terjadi pro-kontra, dan setiap tahun menimbulkan masalah. Secara prinsipil UN melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 58 yang menetapkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik  dilakukan oleh pendidik untuk mamantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Perdebatan hukum dari pro-kontra UN telah sampai pada pengadilan tertinggi yaitu adanya penolakan MA atas kasasi pemerintah (perkara Nomor 2569 K/PDT/2008) yang berarti bahwa penyelenggaraan UN bertentangan dengan perundang-undangan dan hak asasi manusia, khususnya hak anak.

Secara pedagogis UN telah melanggar asas-asas pendidikan yang mulia karena telah menyempitkan makna belajar, berdampak buruk pada perkembangan psikologi anak, dan secara sosio-politik menanamkan nilai-nilai koruptif secara dini pada generasi muda.

Tahun 2012 PB PGRI secara internal melakukan survey tentang UN pada guru, kepala sekolah, dan pengawas yang hasilnya tergambar sebagai berikut:

- Guru: 28,57% menganggap UN sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan 42,86% sangat tidak tepat

- Kepala sekolah: Kebijakan UN tidak tepat 26,15%, dan 49.23% menganggap kebijakan UN sangat tidak tepat

- Pengawas: 27% menganggap kebijakan UN tidak tepat dan sangat tidak tepat 41,77%

Penilaian itu disebabkan karena ternyata UN tidak berhasil mengingkatkan semangat belajar, menimbulkan kecurangan, menimbulkan ketegangan murid, dan menanamkan mental koruptif pada anak.

Meski demikian banyak keberatan dan dampak buruknya, pemerintahan tetap melaksanakan UN setiap tahun. Bahkan pada 2013 nilai ujian nasional menjadi salah satu komponen yang menentukan untuk masuk perguruan tinggi tanpa melalui tes (SMNPTN).

Terkait hal itu tahun 2013 pemerintah membuat 20 variasi soal dilengkapi barcode, dan menunjuk enam percetakan yang (menurut pemerintah) terbaik dan dapat dipercaya. Namun  pada pelaksanaannya ujian nasional, Senin 15 April 2013, untuk SMA/SMK sederajat sungguh kacau.

Selain 11 provinsi belum menerima paket soal, sejumlah daerah kekurangan lembar soal dan lembar jawaban, paket mata pelajaran tertukar, hingga kualitas kertas buruk yang mudah sobek. UN terpaksa tidak serempak karena 11 provinsi di Indonesia Tengah dan beberapa daerah lainnya di bagian barat ujian diselenggarakan pada tanggal 18 April.

Pemerintah dan percetakan saling lempar tanggung jawab, dan masing-masing menganggap ini sekedar masalah teknis dan oleh karena itu menganggap selesai dengan meminta maaf. .

PGRI menganggap bahwa kekacauan ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi lebih daripada itu adalah masalah humanis, masalah manusia atau human error. Karut marut UN merupakan cerminan dari tidak kapabelnya managemen Kementeri

an Pendidikan dan Kebudayaan dalam meng-handle amanah dan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan nasional.

Fenomena UN 2013 ini hendaknya menyadarkan kita bahwa adalah muskil mengharapkan kemajuan bangsa ini dengan mempercayakan pendidikan pada pihak-pihak yang tidak  berkompeten. Sementara itu kita tahu bahwa pendidikan adalah episentrum yang sangat menentukan perjalanan bangsa ini pada masa mendatang.

Sehubungan dengan fakta dan pemikiran di atas, serta mengkaji secara mendalam tentang penyelenggaraan UN dari masa ke masa, PGRI dengan ini menyatakan sikap:

Bahwa penting kiranya Presiden RI untuk memberikan perhatian dan mengaudit dengan sungguh-sungguh kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehubungan dengan  berbagai masalah pendidikan yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan gejala disorientasi, seperti konsep Kurikulum 2013 yang direncanakan akan dilaksanakan pada Juli 2013, dan khususnya terkait dengan pelaksanaan UN.

Pihak berwenang, seperti BPK, perlu mengaudit tentang managemen tender dalam penentuan percetakan soal-soal UN.

Ketidakserentakan UN disebabkan oleh tidak tersedianya soal tepat pada waktunya, telah membuka peluang yang lebih besar untuk terjadinya kecurangan, dan ini sangat menghawatirkan tentang akurasi dan validitas perolehan nilai siswa. Oleh sebab itu PGRI mendesak agar SMNPTN yang menjadikan nilai UN sebagai komponen  penerimaan masuk PTN dibatalkan.

Hendaknya semua pihak berpikir bahwa inilah saatnya UN dihapuskan, dan merumuskan kembali model evaluasi yang sesuai dengan perundang-undangan dan model pembelajaran yang direkomendasikan/yang dipilih.

Kemdikbud tak Bisa Jelaskan Tender UN Secara Rinci

JAKARTA - Anggota Badan Standar Nasional (BSNP), Teuku Ramli Zakaria memastikan bahwa pelaksanaan tender UN telah dijalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, tender yang dimenangkan oleh PT Ghalia Indonesia Printing, yang tidak mampu merampungkan pencetakan naskah hingga mengakibatkan UN di 11 provinsi tertunda.

"Proses tender sudah dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. PT Ghalia peralatan cukup lengkap," kata Teuku Ramli Zakaria dalam konferensi pers UN di Kemdikbud, Senikn (15/4).

Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa tanda-tanda bahwa perusahaan yang memenangkan tender paket 3 UN senilai Rp22 miliar itu tidak sangggup menyelesaikan pencetakan hingga distribusi sesuai deadline.

"Jadi memang sudah sejak awal terlihat tanda-tanda, dan sudah diupayakan dipacu pengerjaannya. Tapi bagaimanapun sampai batas akhir pengiriman, bahan UN tidak selesai," ungkapnya.

Saat diminta menjelaskan proses tender tersebut, anggota BSNP ini menyebutkan bahwa proses tender dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud. Karena tender itu merupakan urusan sekretariat.

"Jadi tidak secara langsung BSNP. BSNP hanya sebagai penyelenggara UN," kilahnya.

Sementara itu, Kepala PIH Kemdikbud, Ibnu Hamad mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai proses lelang proyek UN. Karena tender dilakukan oleh panitia lelang.

"Lelang ada panitianya. Kami bukan panitianya. Setiap lelang sepert ini dilakukan terbuka. Yang mampu akan melakukan penawaran. Selebihnya panitia lelang yang bisa jelaskan. Maaf," singkatnya.

Pada kesempatan ini, Kemdikbud maupun BSNP tidak bisa menjelaskan kapan Kemdikbud menyerahkan materi naskah UN ke percetakan. Sebab, pihak PT Ghalia sebelumnya mengaku hanya dikasih waktu 25 hari kerja dari 60 hari kerja yang mereka minta untuk mengerjakan proyek naskah UN untuk 11 provinsi itu.

sumber : jpnn.com

Kertas LJUN Tahun Ini Rentan dari Kerusakan

JAKARTA - Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013 benar-benar bermasalah. Belum tuntas mengenai pengunduran jadwal UN, muncul lagi keluhan tentang kualitas kertas lembar jawaban UN yang rendah. 

Di Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam misalnya, siswa peserta UN mengeluh. Lembar jawaban mudah rusak. Kalau dihitamkan dengan pensil, kertanya malah hancur.  

Anggota Badan Standar Nasional (BSNP), Teuku Ramli Zakaria yang ditanya masalah ini  mengaku bahwa kualitas kertas Ujian Nasional (UN) SLTA/Sederajat 2013 yang digunakan sejumlah perusahaan percetakan pemenang tender UN menurun dibanding tahun lalu.

"Kualitas kertas LJUN tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Tapi saya pikir tidak semua percetakan," kata Teuku Ramli kepada JPNN usai konferensi pers UN di Kemdikbud, Senin (15/4) malam.

Hanya saja, anggota BSNP ini belum mau menjelaskan lebih rinci mengenai kertas lembar jawaban yang dikeluhkan siswa. Ia beralasan kasus ini perlu dicermati oleh pantia di Perguruan Tinggi saat melakukan scaning lembar jawaban. 

Teuku  Ramli Zakaria mengatakan, pengaturan kertas yang mestinya digunakan oleh rekanan pencetak naskah UN sebenarnya sudah diatur dalam POS UN yang ditetapkan BSNP. Salah satunya, kertas yang digunakan adalah ukuran berat 70 miligram.

"Sesuai POS UN, harusnya pakai kertas 70 miligram," kata Teuku Ramli. Apakah rekanan yang ditemukan menggunakan kertas tidak sesuai bestek akan dikenai sanksi hukum? "Soal sanksi itu di Inspektorat ya," jelasnya.

Sementara itu Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Amin Priatna, saat ditanya dugaan indikasi kertas yang digunakan tidak sesuai bestek belum mau berkomentar banyak. 

"Jangan menduga-duga dulu, kalaupun ada (markup). Akan terbuka. Makanya akan kita hitung dulu," jawabnya singkat

Inilah Beberapa Kekeliruan dalam Ujian Nasional 2013

JAKARTA - Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA/MA/SMK hari pertama telah selesai dilaksanakan, Senin (15/4). Namun agenda rutin tahunan yang menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh telah dipersiapkan dengan baik ini ternyata menyisakan sejumlah catatan kesalahan.

Berikut daftar kesalahan UN 2013 sementara hasil inventarisir JPNN.COM;

1. H-3 pelaksanaan UN, Jumat (12/4), seharusnya naskah soal sudah berada di provinsi. Tapi fakta di lapangan, banyak daerah belum menerima naskah UN yang akan diujikan 15 April 2013.

2. H-3 pelaksanaan UN, diketahui selain banyak daerah yang belum menerima naskah, juga terjadi kesalahan dalam pengiriman. Tercatat, satu karung naskah UN Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau nyasar ke Sumatera Utara karena keliru dalam penulisan alamat.

3. H-2 pelaksanaan UN, Minggu (14/4), karena distribusi UN belum sampai, Mendikbud Mohammad Nuh resmi mengumumkan pengunduran UN di 11 provinsi dari jadwal semula 15 April ke 18 April 2013. Tidak serentaknya pelaksanaan UN ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak Indonesia merdeka.

4. Hari pertama UN, Senin (15/4), terdapat kekurangan ratusan paket soal di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini juga terjadi di Bandung, baik soal IPA, IPS maupun SMK. Solusinya dibuat kebijakan yang membolehkan penggandaan (copy) naskah UN untuk menutupi kekurangan.

5. Hari Pertama UN, Senin (15/4), delapan sekolah di Padangsidempuan, 10 sekolah  di Tebing Tinggi dan 1700 siswa jurusan IPS di Mandailing Natal (Madina), menunda UN hari pertama karena tidak menerima naskah soal.

6. Hari pertama UN, Senin (15/4), di Bandung juga terjadi kekacauan pelaksanaan UN karena naskah UN hari pertama yang seharusnya Bahasa Indonesia, namun isi dalam amplop soal ternyata Bahasa Inggris.

7. Hari pertama UN, Senin (15/4), masih di Bandung, SMK Cendikia dikasih jatah naskah UN untuk SMA

BPK Didesak Bergerak karena Ujian Nasional Tak Serentak

JAKARTA - Peneliti dari Divisi Monitoring Kebijakan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perusahaan pemenang tender percetakan naskah UN, terkait dengan keterlambatan distribusi soal UN 2013 ke 11 provinsi.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi. ICW menilai keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi.

"Tidak ada faktor krusial seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut," kata Siti Juliantari kepada JPNN.com, Minggu (14/4) malam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013 antara lain PT. BDP, PT. PB, PT. GIP, PT. JTP, PT. KWU, dan PT. TMG. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 adalah sebesar Rp 94,9 miliar.

Menurutnya, audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang.

"Pertanyaanya, apakah panitia lelang Kemdikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang dengan benar? Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan dan kapasitas cetak perusahaan percetakan tersebut," urainya.

Jika ternyata perusahaan percetakan tersebut ternyata tidak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan, maka perlu diselidiki mengapa perusahaan tersebut bisa lolos. Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang.

Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, ICW juga mendorong BPK memeriksa pejabat Kemendikbud terkait UN. Apakah pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013 atau tidak.

"Apakah pejabat tersebut menerima imbalan atau jasa atas kontribusi nya tersebut? Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi maka BPK RI harus melaporkan ke penegak hukum. Para pelaku yang terlibat harus diusut sampai tuntas," tegasnya.

Jika penyebab keterlambatan adalah karena kelalaian, lanjut Siti, maka pihak yang bertanggung jawab, pejabat Kemendikbud dan perusahaan percetakan, harus diberi sanksi.

Pejabat Kemendikbud diberi sanksi sesuai dengan porsi kesalahannya. Perusahaan percetakan harus masuk daftar perusahaan hitam yang tidak boleh ikut tender pengadaan barang dan jasa di Kemendikbud.

sumber : jpnn

Dalam Sejarah, UN Tahun Ini Tak Serentak

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyo terus mengikuti perkembangan persiapan Ujian Nasional (UN) yang dilakukan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Termasuk pernyataan resmi Mendikbud Mohammad Nuh terkait penundaan UN di 11 Provinsi siang tadi.

Menurut Sulistyo, kejadian seperti ini baru pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. "UN tahun ini tidak serentak, untuk yang pertama terjadi di Indonesia," kata Sulistyo kepada JPNN.com, Minggu (14/4).

Anggota DPD asal Jawa Tengah itu menyebut Mendikbud ada benarnya, bahwa penundaan ini ada hikmahnya. Setidaknya, kata Sulistyo, itu alasan pembenaran, seperti dalam dunia politik.

UN tidak serentak pun menurut Sulis sebenarnya tidak masalah. Asalkan, materi soal UN-nya beda.

"Tetapi, tidak serentak karena lemahnya perencanaan dan koordinasi, tentu maknanya lain. PGRI prihatin, hal-hal sederhana dan teknis seperti itu mestinya tidak menjadi kendala kegiatan yang dianggap penting," sindirnya.

Diketahui, Mendikbud resmi merilis penundaan UN di 11 provinsi karena salah satu kontraktor percetakan naskah UN tidak bisa mendistribusikan naskah UN sesuai deadline ke 11 daerah itu.

Penundaan dilakukan dari sedianya UN dilakukan serentak 15 April 2013, khusus 11 provinsi ini UN dimulai 18 April 2013.

Sebelas provinsi itu yakni Provinsi Bali, Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Selsel, Sultra, NTB, NTT, Gorontalo, dan Sulbar. Jumlah siswa di 11 daerah ini mencapai 1,1 juta orang di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.

sumber : jpnn.com

Federasi Guru Desak SBY Copot Mohammad Nuh (Mendikbud)

JAKARTA - DPP Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh. FGII menilai menteri asal Jawa Timur itu telah gagal melaksanakan UN 2013 secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia.

"FGII menuntut Presiden SBY mereshuffle Mendikbud. Karena dengan adanya 11 provinsi tidak dapat melaksanakan UN, maka kemungkin kebocoran soal UN bisa terjadi. Padahal pesiapan pelaksanaan UN sudah setahun," kata Sekretaris Jenderal FGII, Iwan Hermawan kepada JPNN.com, Minggu (14/4) malam.

FGII, kata Iwan, mengangap Mendikbud  telah merendahkan martabat guru dengan tidak mempercayai guru sebagai pelaksana UN sampai kunci tempat penyimpanan soal pun dipercayakan kepada polisi dan dosen.

Padahal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 58 disebutkan, evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik. "Jadi UN ini telah di sakralkan dan overacting dengan pejagaan yang luarbiasa, karena Kemdikbud minta bantuan ratusan ribu polisi dan Angkatan Laut," kata Iwan.

Guru yang juga getol menentang perubahan kurikulum 2013 ini mengingatkan, bahwa hasil UN hanya menentukan 60 persen kelulusan siswa. Bahkan siswa yang sudah lulus UN pun belum tentu lulus sekolah jika guru PPKn, guru agama, olahraga, dan seni budaya tidak memberikan nilai baik.

"Semestinya UN tidak dilaksanakan sebelum pemerintah meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan dan akses informasi di seluruh wiliyah di Indonesia, sebagaimana amar putusan PN Jakarta Pusat," ungkap Iwan.

Dia juga memberikan catatan kegagalan Mendikbud Mohammad Nuh dalam memimpin kementerian yang mengurus pendidikan nasional itu, seperti kualitas guru hasil UKG rendah, yakni rata-rata hanya 42. 

Kemudian 70 ribu bangunan sekolah runtuh dan akses informasi masih sulit di seluruh wilayah Indonesia.