Federasi Guru Desak SBY Copot Mohammad Nuh (Mendikbud)

JAKARTA - DPP Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh. FGII menilai menteri asal Jawa Timur itu telah gagal melaksanakan UN 2013 secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia.

"FGII menuntut Presiden SBY mereshuffle Mendikbud. Karena dengan adanya 11 provinsi tidak dapat melaksanakan UN, maka kemungkin kebocoran soal UN bisa terjadi. Padahal pesiapan pelaksanaan UN sudah setahun," kata Sekretaris Jenderal FGII, Iwan Hermawan kepada JPNN.com, Minggu (14/4) malam.

FGII, kata Iwan, mengangap Mendikbud  telah merendahkan martabat guru dengan tidak mempercayai guru sebagai pelaksana UN sampai kunci tempat penyimpanan soal pun dipercayakan kepada polisi dan dosen.

Padahal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 58 disebutkan, evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik. "Jadi UN ini telah di sakralkan dan overacting dengan pejagaan yang luarbiasa, karena Kemdikbud minta bantuan ratusan ribu polisi dan Angkatan Laut," kata Iwan.

Guru yang juga getol menentang perubahan kurikulum 2013 ini mengingatkan, bahwa hasil UN hanya menentukan 60 persen kelulusan siswa. Bahkan siswa yang sudah lulus UN pun belum tentu lulus sekolah jika guru PPKn, guru agama, olahraga, dan seni budaya tidak memberikan nilai baik.

"Semestinya UN tidak dilaksanakan sebelum pemerintah meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan dan akses informasi di seluruh wiliyah di Indonesia, sebagaimana amar putusan PN Jakarta Pusat," ungkap Iwan.

Dia juga memberikan catatan kegagalan Mendikbud Mohammad Nuh dalam memimpin kementerian yang mengurus pendidikan nasional itu, seperti kualitas guru hasil UKG rendah, yakni rata-rata hanya 42. 

Kemudian 70 ribu bangunan sekolah runtuh dan akses informasi masih sulit di seluruh wilayah Indonesia.