Ketua Umum PGRI Mengatakan INI MEMALUKAN !

JAKARTA - Keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) SLTA yang semula dijadwalkan dimulai Senin (15/4) tapi digeser Jumat (19/4), benar-benar dipertanyakan. Pasalnya, sampai H-1, Minggu (13/4), masih ada 11 provinsi yang belum menerima naskah UN.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo mengungkapkan, pihaknya juga sudah menerima laporan dari pengurus daerah PGRI seluruh Indonesia mengenai data 11 provinsi tersebut.

Padahal sesuai standar operasional prosedur, naskah UN sudah berada di provinsi pada H-3, atau pada Jumat (12/4).

"Sampai Sabtu sore, menurut laporan PGRI dari seluruh Indonesia, ada 11 provinsi yang  soalnya belum sampai ke daerah. Sampai pagi ini juga belum sampai," ungkap Sulistyo kepada JPNN.com, Minggu (14/4) pagi.

Daerah-daerah itu yakni Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, NTB, Kalimantan Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sultra, Sulbar, dan Sulteng. PGRI, kata Sulistyo, sangat prihatin atas kejadian ini.

"Ini memalukan dan preseden buruk. Harus dipertanggungjawabkan. Nampaknya dalam banyak hal Kemendikbud saat ini memang memprihatinkan," tegasnya.

Saat ditanya posisi naskah UN di 11 provinsi itu sampai hari ini, Sulistyo mendapat kabar naskah naskah tersebut juga belum sampai ke provinsi. Kondisi ini akan menyulitkan distribusi naskah ke sekolah dalam waktu yang semakin mepet.

Namun demikian, dia mengaku setuju dengan kebijakan Mendikbud, yang menggeser jadwal Unas Senin (15/4) menjadi Jumat (19/4), di 11 provinsi itu. "Sebenarnya guru dan sekolah sudah siap," tambah Sulistyo.

Sebagaimana diketahui, persoalan distribusi soal UN sudah terjadi sejak Kamis (11/4). Di mana, banyak daerah belum menerima naskah UN yang akan digunakan Senin. Padahal Mendikbud Mohammad Nuh jauh-jauh hari sudah mengklaim persiapan UN dijalankan dengan baik.